Home / Berita

Berita

Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 tahun 2017 di Provinsi Bali

Dari hasil koordinasi LPMP Bali bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi bali, telah ditentukan sasaran satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 (K13) yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Sasaran satuan pendidikan pelaksana K13 tahun 2017, rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk jenjang SD, 860 sekolah dan 3440 guru sasaran. Jenjang …

Baca Selengkapnya »

Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi Program SBSNP

  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali, pada tanggal 10 s.d. 11 September 2015, menyelenggarakan rapat koordinasi program Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SBSNP) yang dihadiri Kabid Dikdas Disdikpora Provinsi Bali Drs. I Nyoman Subrata,MM., Sekretaris Disdikpora dan Pengawas Sekolah jenjang SMP Disdikpora Kota Denpasar, Kab. Buleleng dan Kab. …

Baca Selengkapnya »

In House Training Program Pengembangan SBSNP

  Kegiatan In House Training (IHT) Program Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SBSNP) merupakan upaya membangun kapasitas dan pemahaman tentang SBSNP yang dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 2 s.d 4 September 2015 bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali, Jl. Letda Tantular No. 14, Yangbatu Kauh, …

Baca Selengkapnya »

Perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-70 di LPMP Bali

  Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70, tanggal 17 Agustus 2015, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali menyambut dan merayakannya dengan beberapa kegiatan, diantaranya: perlombaan/ pertandingan, ramah tamah dan Upacara Bendera. Diawali dengan pembentukan kepanitiaan tanggal 4 Agustus 2015, dilanjutkan dengan rapat persiapan, dan technical meeting …

Baca Selengkapnya »

Kebijakan Persyaratan Penerbitan NUPTK

Seiring dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2015. Kepala BPSDMPK menerbitkan Surat Edaran perihal Kebijakan Persyaratan Penerbitan NUPTK terbaru. Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang belum memiliki NUPTK dapat memperoleh NUPTK dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Guru dan Pengawas Sekolah berstatus PNS : a. Memiliki kualifikasi …

Baca Selengkapnya »